JAKARTA, RubrikJabar.com – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan serta Mitigasi Dampak Bencana di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD), Jakarta, pada Kamis (4/6/2026).
Langkah strategis ini mengantisipasi ancaman kemarau panjang di Jabar yang akan berlangsung ekstrem pada tahun ini.
Rapat krusial tersebut menghadirkan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani.
Kedua pimpinan instansi strategis tersebut memaparkan informasi akurat sekaligus memetakan langkah mitigasi krisis secara komprehensif.
Selain mereka, seluruh bupati dan walikota dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat turut menghadiri agenda ini secara langsung.
Sementara itu, para Komandan Kodim (Dandim) di seluruh wilayah kerja Kodam III/Siliwangi mengikuti jalannya koordinasi intensif melalui sambungan video conference.
Gubernur Jawa Barat yang akrab dengan sapaan KDM ini menegaskan bahwa pertemuan di Mabes AD membahas dua agenda utama yang sangat mendesak.
Menurutnya, masyarakat Jawa Barat akan menghadapi tantangan lingkungan hidup yang cukup berat dalam hitungan bulan ke depan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan jajaran TNI wajib memperkuat kolaborasi lintas sektoral sejak dini.
Dampak El Nino Godzilla dan Krisis Sampah
Tantangan pertama yang menjadi sorotan utama dalam rakor ini adalah krisis pengelolaan limbah domestik yang kian mengkhawatirkan.
KDM memaparkan bahwa kapasitas Tampungan Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti kini sudah berada pada tingkat yang sangat kritis.
Berdasarkan data teknis terbaru, tempat pembuangan tersebut hanya mampu menampung pembuangan limbah selama enam bulan ke depan.
Tantangan kedua yang tidak kalah hebat adalah perubahan iklim ekstrem yang memicu terjadinya ancaman kemarau panjang di Jabar. Fenomena alam ini bertambah parah akibat munculnya anomali cuaca El Nino dengan intensitas yang sangat kuat.
Bahkan, sejumlah pakar klimatologi menyebut situasi tahun ini sebagai fenomena El Nino Godzilla yang berpotensi memicu kekeringan ekstrem.
“Kita harus mengantisipasi dampak dari ancaman kemarau panjang di Jabar ini secara cepat, mulai dari krisis air bersih hingga potensi kebakaran hutan. Informasi resmi dari BMKG menyebutkan bahwa puncak fase terkering akan terjadi pada Agustus dan September,” ujar KDM di hadapan peserta rapat.
Oleh karena itu, KDM meminta seluruh kepala daerah segera memetakan wilayah rawan bencana di tempat masing-masing.
Mantan anggota DPR RI ini juga menegaskan bahwa tim di lapangan harus mengeksekusi langkah antisipasi secepatnya tanpa perlu menunggu bencana kekeringan muncul.
Taktis Jangka Pendek: Mobilisasi Air Bersih
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini bergerak cepat melakukan pendataan berkala terhadap wilayah-wilayah yang selalu menjadi langganan kesulitan air bersih.
Langkah taktis jangka pendek yang akan segera berjalan adalah mobilisasi armada tangki air menuju lokasi terdampak.
Untuk mendukung hal tersebut, pihak pemerintah menjalin kerja sama intensif dengan jajaran TNI serta asosiasi pengusaha air minum kemasan.
Selain itu, KDM menginstruksikan percepatan pembangunan jaringan pipa air bersih di tingkat desa guna mengantisipasi ancaman kemarau panjang di Jabar.
Pekerja di lapangan juga harus segera menyelesaikan penyediaan toren penampung air komunal di titik-titik krusial sebelum memasuki bulan Agustus.
Upaya nyata ini bertujuan mencegah konflik atau aksi perebutan sumber air bersih di tengah masyarakat.
Solusi Teknologi Waste to Fuel Milik TNI
Sementara itu, untuk mengatasi masalah kedaruratan sampah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung penuh program inovatif gagasan TNI.
Kolaborasi ini melibatkan pembangunan sistem pengolahan limbah modern berbasis waste to fuel.
Melalui penerapan metode Pirolisis, mesin khusus akan mengonversi sampah plastik eksisting menjadi bahan bakar minyak (BBM) alternatif yang bernilai guna.
KDM menambahkan bahwa wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) berada dalam status siaga satu.
Kawasan metropolitan Bandung Raya tersebut terancam tidak bisa membuang limbah ke TPA Sarimukti dalam waktu dekat.
Dampaknya, pemanfaatan teknologi pengolahan sampah milik TNI ini menjadi solusi solutif untuk mengurangi beban volume sampah secara signifikan.
Sinergi Lintas Sektoral dan Strategi APBD Jabar
Kebijakan serupa juga akan menyasar wilayah aglomerasi lainnya, seperti Cirebon Raya, Bogor Raya, dan Tasikmalaya. Untuk jangka pendek, pemerintah daerah menggalakkan sosialisasi gerakan pemilahan dan pengurangan sampah dari skala rumah tangga.
Sedangkan untuk jangka panjang, orientasi penanganan bertumpu pada teknologi waste to energy dan waste to fuel yang ramah lingkungan.
Di sisi lain, KDM menjelaskan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2026 fokus pada program prioritas.
Fokus utama tersebut meliputi perbaikan jalan desa, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) desa, penyediaan air bersih, serta tata kelola persampahan.
Strategi penganggaran ini dirancang khusus demi meminimalisasi dampak buruk dari ancaman kemarau panjang di Jabar.
Komitmen TNI Amankan Pasokan Air dan Limbah
Melihat keseriusan tersebut, KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengaku sangat terkesan dengan respons cepat dan kepemimpinan mitigasi dari KDM.
Menurut KASAD, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang paling siap dan serius dalam menghadapi potensi krisis pangan dan air global.
“Kami melaporkan bahwa personel TNI sebetulnya telah membangun sedikitnya 500 titik distribusi air bersih di berbagai pelosok. Namun, data tersebut memang belum terintegrasi dengan baik dan kami akan segera merapikannya untuk membantu mengatasi ancaman kemarau panjang di Jabar,” kata Jenderal Maruli.
Keterlibatan aktif TNI dalam penanganan lingkungan ini mewujud melalui proyek percontohan instalasi waste to fuel di beberapa lokasi strategis.
Beberapa di antaranya berada di TPA Bantar Gebang, TPA Sumur Batu Bekasi, TPA Galuga Bogor, dan TPA Sarimukti KBB.
Mesin pengolahan di Sarimukti bahkan siap memproses sampah eksisting sebanyak 10 juta ton, atau hampir separuh dari total kapasitas penuh.
Pengoperasian Insinerator Suhu Tinggi
Selain teknologi konversi bahan bakar, TNI juga mengoperasikan sistem pemusnah sampah berupa insinerator bersuhu tinggi di atas 800 derajat Celcius.
Fasilitas modern ini sudah beroperasi sejak Mei lalu di wilayah Ciwastra, Kota Bandung, dengan kapasitas pembakaran mencapai 800 ton per hari.
Pihak TNI menyatakan kesiapannya untuk membangun fasilitas serupa di wilayah Karawang atau Tasikmalaya jika lahan telah siap.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani membenarkan bahwa karakteristik cuaca tahun ini akan jauh lebih kering.
Berdasarkan pemantauan satelit terbaru, wilayah pesisir pantai utara (Pantura) Jawa Barat kini sudah memasuki fase awal musim kering. Kondisi ini diprediksi akan terus meluas ke wilayah selatan dalam beberapa minggu ke depan.
Pihak BMKG juga memperkirakan durasi musim kering tahun ini akan berlangsung jauh lebih lama, yakni berkisar antara 3 hingga 7 bulan.
Oleh karena itu, seluruh pemangku kebijakan harus tetap waspada terhadap eskalasi bencana hidrometeorologi kering yang menyertainya.
Sinergi yang kuat antara pemerintah, TNI, dan BMKG memperkecil dampak buruk akibat ancaman kemarau panjang di Jabar.
